Oleh: Riza Pahlefi
Pernyataan Ketua Umum Partai GOLKAR, H.M. Jusuf Kalla pada penutupan Rapimnas sekaligus respsi HUT Partai GOLKAr ke 43 di Jakarta (25/11/2007) yang lalu, bahwa demokrasi bukanlah tujuan tetapi hanyalah jalan untuk mencapai tujuan dan demokrasi harus memberikan manfaat bagi bangsa ini, telah menimbulkan diskursus nasional yang menghadapkan kelompok pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut. Apatah lagi yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah seorang Wakil Presiden. Dan seperti biasanya, kelompok yang kontra menghiasai halaman dan ruang di pelbagai media massa, sementara yang pro boleh dikatakan tidak mendapat tempat dalam liputan.
Menarik untuk dicermati, pernyataan tersebut telah dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik Partai GOLKAR untuk menjustifikasi bahwa Partai GOLKAR adalah partai yang anti demokrasi, bahwa partai GOLKAR adalah partai yang menganut faham otoritarianisme, dan berbagai tuduhan miring lainnya. Akhirnya substansi pernyataan tersebut dilupakan, yang tinggal hanyalah "demokrasi bukanlah tujuan".
Apa itu demokrasi?
Sesuai dengan asal katanya yang berasal dari bahasa Yunani kuno yakni demos dan kratos, definisi klasik demokrasi adalah sebuah pemerintahan rakyat. Dengan zaman yang terus beranjak, definisi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan model-model demokrasi dengan berbagai variannya yang diimplementasikan sebagai sistem politik dibanyak negara, khususnya di era pasca-kolonial di awal abad ke 20. Demokrasi yang diimplementasikan sebagai sistem politik menjadi pilihan utama karena menawarkan berbagai bentuk kebijakan yang membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang menyangkut diri mereka disamping rasa muak yang menggumpal terhadap penguasa-penguasa yang mengelola pemerintahan dengan mengabaikan rakyatnya. Dengan jargon dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, demokrasi dengan segala ide-ide dasarnya telah membuai keyakinan banyak pihak bahwa untuk saat ini, demokrasilah menjadi pilihan yang terbaik. Dengan demokrasi, rakyat memperoleh kembali kekuasaannya. Rakyat memperoleh kembali kedaulatannya. Banyak pembenaran lain yang membuat demokrasi menjadi sebuah pilihan paling ideal. Sebagai sebuah mekanisme, demokrasi memperbolehkan pengesahan atas keputusan-peputusan politik apabila keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri, seperti peranan dan mekanisme partisipasi, perwakilan, pertanggungjawaban, dan lain sebagainya. Demokrasi juga dipandang lebih mampu menawarkan dasar-dasar untuk menerima dan menegosiasikan perbedaan-perbedaan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik jika dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain. Walau patut diakui demokrasi bukanlah penyelesai pelbagai masalah yang ada, namun sistem ini menawarkan prinsip yang paling komprehensif untuk mencari legitimasi yang sesuai dengan kehendak rakyat.
Sebagai sebuah sistem yang tidak sempurna, yang penuh dengan kelemahan disana sini, demokrasi haruslah dikelola dengan baik oleh para pelakunya. Jalan atau tujuan
Ketika para pendiri bangsa ini memimpin melepaskan diri dari cengkeraman penjajah, kala itu mereka juga telah sepakat untuk mengimplementasikan demokrasi sebagai sistem politik di negara yang bernama Indonesia ini. Demokrasi sebagai jalan untuk mengelola masa depan bangsa. Pilihan yang ditetapkan ini mencerminkan tekad kita sebagai sebuah bangsa untuk memberikan sepenuhnya kedaulatan ke tangan rakyat. Rakyat dengan segala kekuasaannya (konon) menentukan arah kebijakan negara. Bersamaan dengan itu, mereka (dan kita juga saat ini) telah bersepakat pula menentukan arah tujuan bangsa ini. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, arah dan tujuan bangsa ini adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Setelah mengalami pasang surut, reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 telah membawa demokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Reformasi telah memberikan makna baru bagi demokrasi dan membuka peluang seluasnya bagi rakyat untuk mendapat akses dalam menentukan kebijakan. Dalam beberapa hal, rakyat langsung menentukan pilihannya. Pemilihanan presiden atau kepala daerah secara langsung adalah salah satu contoh perombakan sistem pasca-reformasi. Wajah baru demokrasi Indonesia ini indikasi lainnya adalah dengan hadirnya partai-partai politik dalam jumlah yang banyak, walaupun membuat sistem pemerintahan presidensial yang kita anut tidak sepenuhnya dapat berjalan baik, karena multipartai lebih cocok dengan sistem pemerintahan parlementer. Walau terasa asing dan rancu, inilah pilihan yang telah ditetapkan dengan segala konsekwensinya. Dengan model demokrasi yang baru ini, yang masih memerlukan penyesuaian di sana sini, Indonesia mengorak langkah untuk mencapai tujuan. Dengan demokrasi yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan presidensial, kita menggunakannya untuk mengelola negara ini dengan harapan ianya akan lebih baik dari masa-masa yang lalu. Seluruh komponen bangsa ini sedang menanti bukti keampuhannya. Akhir
Mengutip kata Winston Churchill, “Demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, tetapi belum ada yang lebih baik daripadanya”. Ini memperlihatkan bahwa masih banyak kekurangan dalam demokrasi sebagai sebuah sistem. Dalam masyarakat plural, demokrasi memberikan tempat bagi kekuasaan kelompok mayoritas yang kadang mengabaikan kalangan minoritas. Banyak contoh permasalahan lain dalam demokrasi yang coba ditutup oleh model-model demokrasi dengan segala bentuk variannya. Kenyataan ini patut kita renungkan, bahwa model demokrasi yang dianut hari ini bukanlah harga mati. Proses pencarian dan penyempurnaan terhadap sistem yang terbaik masih terus dan terus akan terjadi seiiring dengan ragam kembang keinginan politik rakyat. Banyak hal yang mesti dibenahi. Saat ini misalnya, kita dalam menentukan pilihan masih atas dasar primordial, suku apa, kolega, atau beri berapa. Sedang dibelahan lain dunia ini, pilihan sudah didasarkan atas ideologi, cara pandang, program, sikap, dan faktor-faktor positif lainnya. Memilih teraju demokrasi adalah bagian awal yang amat penting bagi kesinambungan proses berdemokrasi, apapun modelnya. Bukan sistem yang harus kita perdebatkan, karena apapun sistem yang kita gunakan (mungkin ada yang lebih baik dari demokrasi) semuanya kembali kepada siapa yang akan menerajui sistem tersebut. Kedewasaan elit politik dan masyarakat (baca: rakyat) sebagai pemegang regalia dalam berpolitik menjadi persyaratan utama untuk tercapainya semua tujuan yang disepakati bersama. Hari ini, demokrasi adalah jalan terbaik kita untuk mencapainya. |
